HAK PASIEN

Dalam World Medical Association Declaration of Lisbon tahun 2005 tentang The Rights of the Patient disebutkan beberapa hak pasien di antaranya hak memilih dokter, hak dirawat dokter yang bebas, hak menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi, hak atas kerahasiaan, hak mati secara bermartabat, hak atas dukungan moral atau spiritual.


Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 53 disebutkan beberapa hak pasien yaitu hak atas Informasi, hak atas opini kedua (second opinion), hak atas kerahasiaan, hak atas persetujuan tindakan medis, hak atas masalah spiritual, dan hak atas ganti rugi.


Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 diatur hak-hak pasien yang meliputi:

  • Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3;
  • Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  • Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  • Menolak tindakan medis;
  • Mendapatkan isi rekam medis.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 4-8 disebutkan setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab, serta informasi tentang data kesehatan dirinya. Sedangkan hak sebagai pasien meliputi:

  • Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan kecuali tidak dalam keadaan sadar, penyakit menular berat, atau gangguan jiwa berat;
  • Hak atas rahasia pribadi kecuali perintah dalam UU, perintah pengadilan, ijin yang bersangkutan, kepentingan yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat);
  • Hak tuntut ganti rugi sebagai akibat salah atau kelalaian kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat.

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 disebutkan setiap pasien mempunyai hak meliputi:

  • Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  • Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
  • Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
  • Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
  • Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
  • Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
  • Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
  • Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
  • Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
  • Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
  • Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
  • Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
  • Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
  • Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
  • Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
  • Menggugat dan atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit itu diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
  • Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2009 Pasal 12 disebutkan hak pasien terkait informasi rekam medis meliputi:

  • Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;
  • Isi rekam medis merupakan milik pasien;
  • Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dalam bentuk ringkasan rekam medis;
  • Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat diberikan, dicatat, atau disalin oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

KEWAJIBAN PASIEN

Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 53 diatur kewajiban sebagai pasien yaitu:

  • Pasien memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang merawatnya;
  • Pasien mematuhi nasihat dan petunjuk dokter dan dokter gigi;
  • Pasien mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit, Puskesmas, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya;
  • Pasien memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya;
  • Pasien memberi imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

HAK TENAGA MEDIS

Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 diatur hak tenaga medis sebagai berikut:

  • Memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai Standar Profesi (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  • Memberikan layanan medis menurut Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur;
  • Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarga pasien yang bersangkutan;
  • Menerima imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.

Adanya perlindungan hukum bagi dokter ini mengingat bahwa pekerjaan dokter dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan dalam bekerja seorang dokter harus bebas dari intervensi pihak lain, dan bebas dari kekerasan. Jika pun terdapat dugaan "malpraktik" harus melalui proses pembuktian hukum terlebih dahulu, termasuk di antaranya tentu saja seorang dokter bebas memperoleh pembelaan hukum.


KEWAJIBAN TENAGA MEDIS

Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 diatur kewajiban sebagai tenaga medis yaitu:

  • Memberi pelayanan medis sesuai Standar Profesi (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebutuhan medis pasien;
  • Merujuk pasien bila tidak mampu;
  • Menjamin kerahasiaan pasien;
  • Memberikan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu;
  • Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diatur kewajiban Rumah Sakit sebagai berikut:

  • Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  • Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
  • Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  • Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  • Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
  • Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  • Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
  • Menyelenggarakan rekam medis;
  • Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
  • Melaksanakan sistem rujukan;
  • Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
  • Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  • Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
  • Melaksanakan etika Rumah Sakit;
  • Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  • Melaksanakan program Pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
  • Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  • Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital by Laws);
  • Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas;
  • Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Informasi

  • POS LAYANAN INFORMASI: Gedung C Lantai 1
  • HOTLINE: (022) 6652025